worksafety2

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)

PENERAPAN SMK3 DI PERUSAHAAN Meliputi:

1. Penetapan kebijakan K3
Pengusaha dalam menyusun kebijakan K3 paling sedikit harus:
a. melakukan tinjauan awal kondisi K3, meliputi:

  • identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko;
  • perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik;
  • peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan;
  • kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan;
  • penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan.

b. memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus
c. memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.

  • Muatan Kebijakan K3 paling sedikit memuat visi; tujuan perusahaan; komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan; dan kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau operasional.

2. Perencanaan K3

Yang harus dipertimbangkan dalam menyusun rencana K3

  1. Hasil penelaahan awal
  2. Identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko
  3. Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya
  4. Sumber daya yang dimiliki.

 

3. Pelaksanaan Rencana K3

Dalam melaksanakan rencana K3 didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, prasarana, dan sarana

a. Sumber daya manusia harus memiliki:

  1. Kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat
  2. Kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja/operasi dan/atau surat penunjukkan dari instansi yang berwenang.

b. Prasarana dan sarana paling sedikit terdiri dari:

  1. Organisasi/unit yang bertanggung jawab di bidang K3
  2. Anggaran yang memadai
  3. Prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian
  4. Instruksi kerja.

Dalam melaksanakan rencana K3 harus melakukan kegiatan dalam pemenuhan persyaratan K3
Kegiatan tersebut:

  1. Tindakan pengendalian
  2. perancangan (design) dan rekayasa;
  3. prosedur dan instruksi kerja;
  4. penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan;
  5. pembelian/pengadaan barang dan jasa;
  6. produk akhir;
  7. upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri; dan
  8. rencana dan pemulihan keadaan darurat
  • Kegiatan 1 –6 dilaksanakan berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko.
  • Kegiatan 7 dan 8 dilaksanakan berdasarkan potensi bahaya, investigasi dan analisa kecelakaan

Agar seluruh kegiatan tersebut bisa berjalan, maka harus:

  1. Menunjuk SDM yang kompeten dan berwenang dibidang K3
  2. Melibatkan seluruh pekerka/buruh
  3. Membuat petunjuk K3
  4. Membuat prosedur informasi
  5. Membuat prosedur pelaporan
  6. Mendokumentasikan seluruh kegiatan

Pelaksanaan kegiatan diintegrasikan dengan kegiatan manajemen perusahaan
4. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3

  • Melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran dan audit internal SMK3 dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten
  • Dalam hal perusahaan tidak mempunyai SDM dapat menggunakan pihak lain
  • Hasil pemantauan dilaporkan kepada pengusaha
  • Hasil tersebut digunakan untuk untuk melakukan tindakan pengendalian
  • Pelaksanaan pemantauan & Evaluasi dilakukan berdasarkan peraturan Perundang-undangan

 

5. Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3

  • Untuk menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan SMK3, dilakukan peninjauan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
  • Hasil peninjauan digunakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja
  • Perbaikan dan peningkatan kinerja dilaksanakan dalam hal :
  1. Terjadi perubahan peraturan perundang-undangan
  2. Adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar
  3. Adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan
  4. Terjadi perubahan struktur organisasi perusahaan
  5. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemiologi
  6. Adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja
  7. Adanya pelaporan; dan/atau
  8. Adanya masukan dari pekerja/buruh.

 

6. Penilaian Penerapan SMK3

  • Penilaian penerapan SMK3 dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh Menteri atas permohonan perusahaan
  • Untuk perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi wajib melakukan penilaian penerapan SMK3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  • Hasil audit sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan SMK3

 

7. Audit SMK3

Meliputi:

  1. pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen
  2. pembuatan dan pendokumentasian rencana K3
  3. pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak
  4. pengendalian dokumen
  5. pembelian dan pengendalian produk
  6. keamanan bekerja berdasarkan SMK3
  7. standar pemantauan
  8. pelaporan dan perbaikan kekurangan
  9. pengelolaan material dan perpindahannya
  10. pengumpulan dan penggunaan data
  11. pemeriksaan SMK3
  12. pengembangan keterampilan dan kemampuan

 

8 Pelaporan Audit SMK3

Hasil audit dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada menteri pembina sektor usaha, gubernur, dan bupati/walikota.
9. Pengawasan SMK3

  • Pengawasan SMK3 dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusat, provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
  • Pengawasan ini meliputi pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen; organisasi; sumber daya manusia; pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang K3; keamanan bekerja; pemeriksaan, pengujian dan pengukuran penerapan SMK3; pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri; pelaporan dan perbaikan kekurangan; dan tindak lanjut audit.
  • Instansi pembina sektor usaha dapat melakukan pengawasan SMK3 terhadap pelaksanaan penerapan SMK3 yang dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  • Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara terkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan
  • Hasil pengawasan digunakan sebagai dasar dalam pembinaan
  • Perusahaan yang telah menerapkan SMK3, wajib menyesuaikan dengan ketentuan PP ini paling lama 1 (satu) tahun
  • PP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (12 April 2013)

10. Sanksi Administratif

Sesuai Pasal 190 UU No. 13/03, Pelanggaran Pasal 87 dikenakan sanksi administratif, berupa:

  • Teguran
  • Peringatan tertulis
  • Pembatasan kegiatan usaha
  • Pembekuan kegiatan usaha
  • Pembatalan persetujuan
  • Pembatalan pendaftaran
  • Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi
  • Pencabutan ijin.